Jakarta - Tuntutan terhadap mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak bertambah. Mubarak diperintahkan untuk membayar ganti rugi lantaran mematikan koneksi internet dan telepon kala usaha penggulingan rezimnya.
Mobarak tidak dituntut sendiri, namun bersama kedua mantan menterinya, Ahmed Nazif dan habib al-Adly. Ketiganya diminta membayar ganti rugi sebesar USD 90 juta.
Kejadian ini bermula ketika gerakan perlawanan rakyat Mesir yang ingin menjatuhkan rezim Mobarak semakin besar. Nah, untuk membendung informasi yang beredar dari Mesir ke dunia luar, Mubarak memutus koneksi layanan telepon dan internet selama beberapa hari.
Operator selular internasional yang beroperasi di Mesir mengatakan, mereka tidak punya pilihan selain untuk mematuhi perintah pemerintah untuk menghentikan layanan komunikasinya.
Hakim Hamdi Okasha pun akhirnya memerintahkan denda kepada ketiga terdakwa sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat gangguan telekomunikasi tersebut.
Dikutip detikINET dari ndtv, Minggu, (29/5/2011), pengadilan memutuskan bahwa Mubarak, Nazif dan al-Adly bersalah karena 'menyebabkan kerusakan pada perekonomian nasional' dan denda akan dibayarkan ke kas negara.
Vonis ini setidaknya lebih 'ringan' ketimbang ancaman hukuman lainnya yang menaungi sang diktator tersebut. Sebelumnya, Mubarak diperintahkan untuk diadili atas tuduhan memerintahkan pembunuhan demonstran sehingga harus menghadapi hukuman mati.
Saat ini, Mubarak masih ditahan di sebuah rumah sakit di kawasan Laut Merah Sharm el-Sheikh. Disebutkan, detik-detik terakhir kepemimpinan Mubarak telah menewaskan lebih dari 800 demonstran yang menginginkan dirinya lengser.
Disamping tuduhan pembunuhan, Mubarak juga sedang menghadapi penyelidikan korupsi yang dialamatkan kepadanya selama menjabat presiden. Tidak hanya Mubarak, dua anaknya, yakni Alaa dan Gamal Mubarak, juga menghadapi tuduhan serupa.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar